SEP 17, 2021@15:00 WIB | 622 Views
Liberty Media membeli Formula One Group pada tahun 2017, mengakhiri era Bernie Ecclestone sebagai pemimpin olahraga otomotif yang telah menjadi kepala eksekutif selama 40 tahun. Tetapi salah satu media Swiss Blick melaporkan bahwa perusahaan Amerika Serikat ‘tampaknya telah kehilangan minat pada bisnis bernilai miliaran dolar’ dan ingin menjualnya ke pihak Arab Saudi.
Salah satu hasilnya adalah mungkin ada peningkatan grand prix yang dipentaskan di kawasan Timur Tengah dan Asia. Sudah dua tahun ini, terutama karena pandemi, tiga balapan terakhir bisa diadakan di Timur Tengah.
Arab Saudi dan Abu Dhabi sudah dikonfirmasi untuk tanggal 5 dan 12 Desember masing-masing, sementara grand prix baru di Qatar diharapkan mengisi slot pada 21 November yang dikosongkan oleh balapan Australia yang dibatalkan.
Uji coba pra-musim dan grand prix pembuka tahun ini berlangsung di Bahrain, yang juga menjadi tuan rumah balapan tambahan pada tahun 2020. Uji coba untuk musim 2022, ketika peraturan baru F1 diberlakukan, diharapkan akan dibagi antara Bahrain dan Barcelona.
Roger Benoit dari Blick mengabarkan bahwa ‘pihak Arab Saudi sekarang berada di depan pintu untuk mengambil alih hak komersial’ dan bahwa jika Formula 1 berpindah tangan, itu akan ‘membawa pertunjukan lebih banyak ke wilayah Asia’.
Baca juga: MotoGP: Pangeran Arab Saudi Akan Klarifikasi Posisi Sponsor di Tim VR46
Benoit mengungkapkan bahwa peningkatan peralihan dari pusat tradisional F1 di Eropa karena alasan finansial, merujuk pada fakta bahwa tidak ada lagi Grand Prix Jerman di Hockenheim atau Nurburgring. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Liberty Media belum menerapkan banyak perubahan signifikan sejak mereka mengambil alih Formula 1 selain membuang penggunaan grid girls dan mengubah waktu start balapan.
Pada hari-hari awal keterlibatan mereka, CEO F1 Chase Carey dikutip mengatakan: “setiap grand prix harus seperti Super Bowl”, tetapi konsep itu gagal untuk dipahami. Jika Formula 1 berakhir di tangan pihak Arab Saudi, itu pasti akan memicu kecaman karena catatan hak asasi manusia negara itu.[dhe/shf/timBX] berbagai sumber